Komisi I DPRD Cilegon Desak Rotasi Mutasi Pegawai Segera Dilakukan Demi Percepatan Pelayanan Publik
CILEGON – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Ahmad Hafid mendesak Pemerintah Kota Cilegon untuk segera melaksanakan rotasi mutasi pejabat. Hal ini dinilai krusial untuk mempercepat realisasi program-program pemerintah yang telah disepakati, khususnya dalam mewujudkan program kerja pemerintah kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029.
Ketua Komisi I menyoroti bahwa banyak program pemerintah, termasuk yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan aspirasi masyarakat, masih terhambat pelaksanaannya karena tertundanya rotasi mutasi. Padahal, program-program ini sangat vital untuk kemajuan kota, terutama dalam menghadapi era digital dan mewujudkan visi smart city yang membutuhkan sistem terintegrasi dan serba digital.
Ahmad Hafid juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam penempatan pejabat yang akan dirotasi atau dimutasi. Dia meminta agar penempatan posisi dilakukan sesuai dengan keahlian dan kompetensi masing-masing individu, bukan berdasarkan pertimbangan balas budi politik.
“Kami memberikan masukan agar supaya yang nanti duduk di dalam keputusan rotasi mutasi itu sesuai dengan kompetensinya, supaya apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi rencana itu bisa terlaksana dengan baik,” ujar politisi PAN ini.
Penundaan rotasi mutasi berdampak langsung pada terhambatnya berbagai program. Contoh konkret yang disebut adalah masalah penerangan jalan yang belum terselesaikan dan banyaknya aduan masyarakat terkait jalan rusak. “Program-program kita banyak yang belum berjalan, mungkin juga karena rencana mutasi ini belum dilakukan, salah satunya juga itu,” jelasnya.
Oleh karenanya, ia meminta pemerintah untuk segera melakukan rotasi mutasi guna mempercepat program yang telah direncanakan bersama.
Lebih lanjut Hafid menyarankan agar rotasi mutasi dapat dilaksanakan sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Tujuannya adalah agar program yang sudah direncanakan tidak lagi terhambat dan dapat berjalan dengan maksimal setelah penempatan pejabat yang sesuai.
“Kalau menurut saya sebelum adanya APBD perubahan kalau bisa ya harus segera dilakukan. Supaya program yang sudah direncanakan itu tidak terhambat lagi,” pungkasnya.
Reporter : D Mulyana
Editor : R Hartono