CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi dampak kondisi global terhadap dunia kerja. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Cilegon, Robinsar, saat menghadiri kegiatan yang diinisiasi serikat buruh di Pusdiklat, Senin (4/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, berbagai agenda sosial digelar, mulai dari khitanan massal hingga donor darah. Robinsar menilai kegiatan yang dilakukan para serikat buruh berjalan dengan baik dan terorganisir.
“Alhamdulillah hari ini saya menghadiri kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman serikat buruh. Kegiatannya berjalan dengan baik dan cukup terorganisir,” ujarnya.
Ia menyoroti kondisi global yang saat ini turut berdampak hingga ke tingkat daerah, termasuk sektor industri dan tenaga kerja. Menurutnya, situasi ini menjadi pengingat pentingnya saling menguatkan antar elemen masyarakat.
“Kondisi global saat ini memang berdampak sampai ke bawah. Kita harus saling menjaga dan menguatkan agar bisa bertahan di tengah situasi ini,” katanya.
Robinsar juga membuka ruang kolaborasi bagi berbagai pihak, baik dari sektor industri maupun pendidikan, untuk bersama-sama mencari solusi atas tantangan yang dihadapi.
“Prinsipnya kami terbuka untuk kolaborasi. Jika ada yang ingin menjembatani atau bekerja sama, kami siap hadir,” tegasnya.
Ia turut menyinggung adanya penutupan sejumlah pabrik yang berdampak pada tenaga kerja. Namun demikian, ia menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari pengaruh global dan nasional. “Ini memang tidak bisa dihindari, tapi harus kita hadapi bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon, Sri Widayati, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian yang telah dimulai sejak 2 Mei 2026.
“Pada 2 Mei kami sudah melaksanakan kegiatan mancing bersama. Hari ini dilanjutkan dengan khitanan massal sebanyak 160 peserta dan donor darah dengan target 100 kantong,” jelasnya.
Selain kegiatan sosial, pihaknya juga akan menggelar seminar ketenagakerjaan yang membahas kondisi industri dan dampaknya terhadap tenaga kerja.
Sri mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 180 tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Dari jumlah tersebut, sekitar 10 orang telah kembali bekerja, sementara sisanya masih dalam proses.
“Sebagian sudah mendapatkan pekerjaan, tapi masih banyak yang sedang berproses,” ujarnya.
Pihak Disnaker, lanjut Sri, terus berupaya memfasilitasi para pekerja terdampak, baik untuk kembali bekerja di sektor industri maupun beralih ke usaha mandiri. “Kami koordinasi dengan OPD terkait untuk membantu mereka, termasuk jika ingin masuk ke UMKM atau berwirausaha,” katanya.
Selain itu, Disnaker juga membuka layanan pengaduan bagi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui sistem online.
“Untuk layanan online bisa diakses kapan saja oleh masyarakat,” tutupnya.
(Adv)