Boros APBD, Wakil Ketua I DPRD Cilegon Dukung Penghapusan UPT Pajak, Upaya Ditengah Efisiensi Anggaran
CILEGON – Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, menilai kebijakan penghapusan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pajak merupakan langkah tepat dalam upaya efisiensi anggaran daerah. Hal tersebut disampaikan seusai mengikuti acara penyerahan kendaraan operasional Koperasi Merah Putih di alun-alun Cilegon, Kamis (16/4/2026).
Menanggapi rencana Pemerintah Kota Cilegon yang akan mengalihkan fungsi UPT ke tingkat kecamatan dan kelurahan dirasa menjadi langkah yang cukup baik. “Ini langkah yang baik. Artinya sebagai upaya efisiensi, karena selama ini UPT dibiayai oleh APBD, mulai dari sewa tempat hingga operasional, dan itu cukup membebani anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, pengalihan fungsi ke kecamatan dinilai lebih efektif, selama tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat jangan sampai berkurang,” tegasnya.
Terkait kekhawatiran bertambahnya beban kerja di kecamatan dan kelurahan, Sokhidin justru melihat kebijakan ini sebagai bentuk optimalisasi aparatur sipil negara (ASN).
“Ini bagian dari optimalisasi ASN dan pegawai yang ada, agar kinerjanya bisa lebih dimaksimalkan,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa selama ini kinerja UPT belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah. “Memang perlu ditingkatkan. Harapannya, dengan dialihkan ke kecamatan dan kelurahan, bisa lebih memotivasi peningkatan pendapatan di masing-masing wilayah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sokhidin menegaskan bahwa tenaga yang selama ini bertugas di UPT tetap harus diberdayakan dan tidak dialihkan ke bidang lain.“Mereka tetap harus dilibatkan dan berkolaborasi dengan pegawai di kecamatan maupun kelurahan, agar kinerjanya lebih optimal,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait target pendapatan daerah paska penghapusan UPT, DPRD masih menunggu laporan resmi dari pihak eksekutif.“Kita belum bisa menentukan angka. Nanti kita lihat laporan dari eksekutif, lalu kita evaluasi bersama,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD akan melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai harapan.
“Evaluasi akan dilakukan secara bertahap dan rutin. Kami juga akan turun langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan di masing-masing wilayah,” tutupnya.
(Dk)
