CILEGON – Wali Kota Cilegon Robinsar didampingi Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra menemui langsung massa aksi mahasiswa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Cilegon, Rabu (16/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Robinsar berdialog dengan mahasiswa sekaligus menerima berbagai aspirasi dan masukan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon.
Robinsar mengatakan, Pemerintah Kota Cilegon menyambut baik penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa. Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa, merupakan bagian penting sebagai pengingat bagi pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Ini kami sangat menyambut baik. Kami senang dan serius, tidak ada tendensi apa pun. Kami merasa ketika memang ada suatu hal yang disuarakan, berarti demi kebaikan. Ini mengingatkan kami agar terus memastikan langkah kami sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” kata Robinsar.
Ia menilai mahasiswa memiliki peran sebagai bagian dari masyarakat yang turut mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, Pemerintah Kota Cilegon memilih untuk membuka ruang dialog dan mendengarkan secara langsung aspirasi yang disampaikan. “Ini bentuk pengingat dari rekan-rekan mahasiswa. Kami menerima aspirasinya dan kami berdiskusi pagi hari ini. Alhamdulillah sudah sama-sama saling memberikan pencerahan,” ujarnya.
Salah satu hal yang menjadi sorotan mahasiswa dalam aksi tersebut adalah postur anggaran daerah, khususnya menyusul berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Robinsar menjelaskan, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian terhadap pola penganggaran.
“Tuntutannya perihal postur anggaran yang hari ini, dengan berkurangnya TKD. Otomatis harapan rekan-rekan adalah agar lebih fokus lagi terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Robinsar menegaskan, arah tersebut pada dasarnya telah menjadi bagian dari pola kerja Pemerintah Kota Cilegon. Ia memastikan aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. “Kami sudah sepakat dengan rekan-rekan bahwa apa yang menjadi aspirasi, insyaAllah akan kami jalankan dan akan kami pastikan itu berjalan,” tegasnya.
Terkait sorotan terhadap besarnya belanja pegawai dalam struktur APBD, Robinsar menjelaskan bahwa besaran persentasenya juga dipengaruhi oleh kondisi pendapatan daerah secara keseluruhan. Berkurangnya TKD membuat kapasitas pendapatan daerah ikut berubah sehingga diperlukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran. “Belanja pegawai besar itu semuanya faktornya terhadap APBD. Semakin besar APBD-nya, dengan total yang hari ini semakin kecil pendapatannya, belanja sebenarnya juga ikut terlihat porsinya besar. Berhubung TKD-nya dipotong, pengalinya makin kecil, jadi akhirnya kelihatannya porsinya besar,” tuturnya.
Menurut Robinsar, kondisi tersebut harus disikapi secara rasional dengan melakukan penyesuaian terhadap struktur belanja daerah. Ia menyebut langkah tersebut telah dibahas bersama Sekretaris Daerah dan jajaran terkait. “Dengan TKD yang dipotong, dengan TKD yang berkurang, otomatis kita harus menyesuaikan juga. Itu sudah menjadi pola dan langkah kami bersama Pak Sekda dan tim, perlu ada penyesuaian,” katanya.
Sementara terkait sorotan mahasiswa mengenai anggaran pendidikan, Robinsar menegaskan bahwa penganggaran sektor pendidikan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan, perhatian pemerintah tidak hanya dilihat dari besarnya nominal anggaran, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. “Enggak minim. Semuanya sesuai aturan. Bahkan bukan hanya anggarannya besar atau sesuai aturan, tetapi anggaran itu betul-betul langsung terhadap kebutuhan pendidikan,” ujar Robinsar.
Ia mencontohkan penggunaan anggaran pendidikan yang diarahkan pada kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan proses pendidikan, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan mebel, hingga peningkatan honor guru. “Kalau bicara anggaran, anggaran doang. Kalau anggaran besar tapi banyak seremonial, buat apa juga? Bagaimana anggaran itu betul-betul langsung terhadap pembangunan infrastruktur, pengadaan mebel, kenaikan honor guru, misalkan. Jadi seperti itu,” jelasnya.
Mengenai belanja pegawai, Robinsar juga menjelaskan bahwa perubahan nominal dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif, antara lain dipengaruhi oleh adanya penambahan ASN maupun pegawai yang memasuki masa pensiun. Namun, ia menegaskan tidak terdapat kenaikan besaran penghasilan per orang. “Kalau naik turun kan fluktuatif, tergantung ada penambahan ASN atau ada yang pensiun. Tapi kalau besaran angka pendapatan per orang, tidak ada kenaikan,” tegas Robinsar.
Sementara itu, Perwakilan Pengurus HMI Cabang Cilegon, Ahmad Zhilu Burhanudin, mengatakan pihaknya dalam aksi tersebut turut menyoroti alokasi belanja infrastruktur dalam APBD Kota Cilegon.
Menurutnya, berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat ketentuan mengenai proporsi belanja infrastruktur yang menjadi perhatian pihaknya karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. “Pada Pasal 147, belanja infrastruktur juga ditetapkan seminimal mungkin 40 persen. Akan tetapi, anggaran belanja infrastruktur dari APBD Kota Cilegon juga belum menyentuh angka 40 persen, bahkan 35 persen pun belum,” kata Ahmad.
Ia mengatakan, pihaknya memandang belanja infrastruktur perlu menjadi salah satu prioritas karena berkaitan dengan pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.Selain persoalan belanja infrastruktur, Ahmad mendorong Pemerintah Kota Cilegon untuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pajak, retribusi, serta berbagai pos pendapatan lainnya. “Kami mendorong Pemerintah Kota Cilegon bisa mengoptimalkan BUMD, kemudian pendapatan dari pos-pos yang ada di Kota Cilegon, mulai dari pajak dan retribusi dan lainnya. Kinerja pemerintah daerah, khususnya eksekutif, perlu terus dimaksimalkan,” katanya.
Terkait kemungkinan adanya aksi lanjutan, Ahmad mengatakan pihaknya akan melakukan kajian kembali terhadap hasil dialog bersama Wali Kota Cilegon sebelum menentukan langkah berikutnya. “Kami sudah melakukan kajian dan kemudian memiliki jawaban. Kami akan mengkaji kembali dan mungkin ke depannya akan melaksanakan aksi kembali. Akan tetapi, kami perlu kajian yang rasional yang betul-betul bisa membawa tuntutan-tuntutan ini menjadi realisasi yang terbaik untuk anggaran APBD tahun depan, tahun 2027,” pungkasnya.
(***)
