CILEGON – Dinamika unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon terkait evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus mendapat perhatian publik. Kordinator Majelis Daerah Korps Alumni HMI (MD KAHMI) Kota Cilegon, Masduki menegaskan pentingnya menjaga iklim demokrasi yang sehat, terbuka, serta bebas dari tindakan represif aparat dalam penyampaian aspirasi masyarakat.
Sebelumnya, massa aksi HMI Cilegon menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Cilegon untuk menyuarakan sejumlah poin krusial, di antaranya pemenuhan porsi belanja infrastruktur, evaluasi rasio belanja pegawai, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wali Kota Cilegon, Robinsar, didampingi Sekda Ahmad Aziz Setia Ade Putra, pagi tadi, Rabu (16/9/2026) sempat menemui massa aksi secara langsung dan membuka ruang dialog terkait penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) serta alokasi anggaran pendidikan.
Menanggapi dinamika lapangan serta isu yang berkembang mengenai potensi gesekan antara massa aksi dan pengamanan, Kordinator MD KAHMI Cilegon, Masduki menekankan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang.
“MD KAHMI Cilegon menyatakan bahwa setiap tindakan pengamanan unjuk rasa harus mengedepankan pendekatan humanis dan sesuai dengan standar operasional prosedur. Apabila terjadi dugaan tindakan represif atau kekerasan fisik terhadap mahasiswa, jajaran pimpinan aparat pengamanan didorong untuk melakukan evaluasi serta investigasi internal secara transparan,” ucap Masduki, Rabu (16/9/2026).
Masduki juga menegaskan, peristiwa unjuk rasa dan dialog terbuka antara mahasiswa dan Pemerintah Kota Cilegon ini memberikan sejumlah pelajaran penting bagi tata kelola pemerintahan dan pendidikan politik masyarakat antara lain,°
° Fungsi Kontrol Sosial Mahasiswa: Aksi kritis mahasiswa berfungsi sebagai pengingat (reminder) bagi pemerintah daerah agar perumusan kebijakan anggaran tetap memprioritaskan kepentingan publik.
° Transparansi Postur APBD: Pengelolaan anggaran daerah dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Masyarakat perlu memahami bahwa perubahan pendapatan daerah secara otomatis memengaruhi proporsi belanja publik maupun belanja pegawai.
° Pentingnya Kanal Dialog Konstruktif: Penyelesaian perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah paling efektif dicapai melalui kajian data yang rasional dan diskusi terbuka, tanpa diwarnai kekerasan dari pihak mana pun.
MD KAHMI Cilegon berharap Pemerintah Kota Cilegon dan elemen pemuda dapat terus merawat ruang komunikasi yang kondusif demi mengawal perencanaan APBD Kota Cilegon yang lebih berkeadilan pada tahun-tahun mendatang.
Editor : Ratu Kalista
