CILEGON – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon tahun 2026 diprediksi akan menghadapi tantangan berat akibat kondisi fiskal yang ketat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon, Rizki Chaerul Ikhwan menegaskan bahwa pengetatan ini harus disikapi dengan bijak, serta dijadikan motivasi utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan kemandirian fiskal.
Pernyataan ini muncul di tengah wacana pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon. “Kondisi fiskal kita hari ini memang ketat. Semua pihak harus memahami ini,” ujar Ketua DPRD dalam keterangannya, Rabu (27/11/2025).
“Namun, yang paling penting, proses pemangkasan (TPP/TKD) ini jangan dijadikan beban berkelanjutan, tapi harus jadi acuan motivasi kita untuk meningkatkan PAD,” tambahnya.
Ketua DPRD secara tegas mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk memaksimalkan potensi pendapatan, baik dari opsen, pajak, maupun retribusi. Ia menyoroti beberapa potensi besar yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Kita dorong kepada seluruh OPD penghasil untuk benar-benar memaksimalkan potensi di daerahnya. Salah satunya adalah Pelabuhan Warnasari,” tegasnya.
Tak hanya itu, masalah kebocoran pendapatan di sektor retribusi juga menjadi perhatian keras. Ketua DPRD meminta agar segera dilakukan pembenahan dengan sistem digitalisasi real time. “Jangan sampai terjadi kebocoran retribusi. Kita dorong supaya ada digitalisasi real time agar pendapatan per hari ini sudah terukur dan sistematis, bukan hanya by feeling atau asumsi,” tandasnya.
Lebih lanjut, ia memberikan batas waktu yang tegas kepada OPD teknis terkait kebocoran retribusi, khususnya di sektor perparkiran dan persampahan. “Ini sudah sangat keras, karena kondisi fiskal kita sangat ketat. Saya kasih batas waktu sampai akhir tahun ini, semoga di tahun depan semuanya sudah komprehensive pembenahannya, supaya tidak berulang kalilah saya sidak,” ujar Ketua DPRD dengan nada serius.
Mengenai belanja pegawai yang menjadi “bom waktu” tidak hanya bagi Cilegon, tetapi juga daerah lain di Indonesia. Ketua DPRD meminta agar dilakukan rasionalisasi ulang.
“Belanja pegawai jadi atensi karena ini jadi bom waktu. Kita minta rasionalisasi ulang bagaimana supaya struktur belanja pegawai ini bisa tepat,” jelasnya.
Namun, solusi paling memungkinkan tetap kembali pada peningkatan PAD. “Kalau kita hanya bergantung pada dana transfer untuk belanja operasi di bidang pegawai, posisinya akan sama saja,” imbuh dia.
Meskipun adanya pemotongan TPP, Ketua DPRD memastikan bahwa hal ini tidak boleh berdampak pada pelayanan publik dasar.
“Yang jelas, walaupun adanya pemotongan TKD, kita tidak ingin ada dampak kepada pelayanan publik, terutama pelayanan dasar seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pos belanja daerah harus disesuaikan terlebih dahulu dengan mandatori spending yang sesuai amanat konstitusi. Ia juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan Musrenbang dari tingkat kelurahan hingga kota sebagai wujud dari aspirasi masyarakat yang wajib dijaga oleh pelayan publik.
Terkait wacana pemotongan TPP dan lainnya, Ketua DPRD Cilegon memilih menahan diri untuk saat ini. “Nanti hasilnya akan disebutkan di Paripurna. Jadi saya belum bisa nyebutkan sekarang, nanti dari Paripurna saja yang menyebutkan. Setelah itu baru boleh saya statement,” tutupnya.
Mengenai rekomendasi legislatif terhadap OPD penghasil, ia menyatakan DPRD tidak berbicara soal punishment, melainkan upaya pembinaan.
“Goal terbesar kita adalah bagaimana PAD ini masuknya maksimal. Artinya rekomendasi dan saran yang kita lakukan itu sebagai upaya pembinaan di masing-masing OPD.” Pungkasnya. (Adv)