Ngotot Pengen Bangun JLU dengan Cara Utang, HMI Cilegon Kritisi Cara Instan, Cukup Pangkas TPP ASN dan Tunjangannya
CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tampak begitu ngotot akan melakukan pinjaman dana sebesar Rp300 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) yang menuai sorotan tajam. Keputusan ini dinilai sebagai langkah instan yang mengesampingkan efisiensi anggaran daerah, serta berpotensi membebani masyarakat dengan utang jangka panjang.
Kritik keras datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon. Menurut mereka, ambisi pembangunan JLU seharusnya tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah. Ketua Umum HMI Cilegon, Tb Rizki Andika, menegaskan bahwa Pemkot Cilegon sebenarnya mampu mendanai proyek strategis tersebut tanpa harus menambah beban utang.
”Pemerintah jangan menjadikan utang sebagai jalan pintas dengan dalih pembangunan untuk masyarakat. Jika proyek ini benar-benar untuk kepentingan rakyat, maka pengorbanan harus dimulai dari elite birokrasi,” ujar Tb Rizki, Rabu (24/9/2025).
HMI menyoroti alokasi belanja pegawai yang mencapai 40% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bukti nyata tidak efisiennya perencanaan anggaran. Alih-alih berutang, HMI mendorong Wali Kota Cilegon untuk berani memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pemerintah kota Cilegon. Dana hasil pemangkasan ini diyakini dapat dialokasikan untuk pembangunan JLU.
Selain masalah pendanaan, HMI juga mengkhawatirkan nasib JLU di masa depan. Mereka tidak ingin proyek ini bernasib sama dengan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang kini terbengkalai dan menjadi kawasan kumuh. HMI mendesak agar ada rencana terintegrasi untuk pengembangan wilayah di sekitar JLU, bukan hanya membangun jalan yang sepi.
Kritik HMI juga menyentuh ironi tingginya investasi di Cilegon yang tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja lokal. “Penerimaan tenaga kerja selama ini bersifat universal dan tidak bisa dikendalikan melalui regulasi lokal. Bahkan perda inisiatif DPRD yang mengatur tenaga kerja lokal pun ditolak pusat. Ini ironis,” ungkap Tb Rizki.
Pernyataan ini menjadi seruan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan daerah. Pembangunan, menurut HMI, harus hadir untuk rakyat tanpa membebani mereka dengan utang yang tidak berkelanjutan.
(Dk)