CILEGON — Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, Masduki, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja pimpinan Balai Latihan Kerja (BLK). Sorotan ini mencuat setelah program pelatihan pengamanan (security) yang sangat dibutuhkan masyarakat secara misterius lenyap dari perencanaan anggaran reguler tahun 2026, padahal sempat berjalan sukses dan terserap optimal pada tahun sebelumnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai hilangnya program krusial ini mengindikasikan ketidakmampuan jajaran BLK dalam membaca kebutuhan riil pencari kerja di kota industri. “Pak Wali Kota perlu mengevaluasi kinerja pegawai seperti ini. Anggaran tersedia di 2025 dan sudah berjalan dengan baik, kenapa di reguler 2026 program ini malah hilang?” ujar Masduki.
Masduki juga mengungkapkan kekecewaannya lantaran sertifikasi pengamanan merupakan pintu masuk utama bagi warga lokal yang ingin bekerja di berbagai kawasan industri di Cilegon. Apalagi disokong dengan bertumbuhnya pabrik-pabrik baru kedepan seperti CAA, Wankai, dan Terminal LNG.
Ketika anggaran dan animo masyarakat tinggi pada tahun 2025 menurut Masduki, maka penghentian program di tahun berikutnya dinilai mencederai upaya pengentasan pengangguran. “Persyaratan mutlak untuk masuk menjadi security salah satunya memiliki sertifikat pelatihan. Ketika anggaran dan kebutuhan ada di 2025 dan berjalan baik, kenapa di 2026 program ini malah hilang? Ini bentuk nyata lemahnya analisis jajaran BLK terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menyikapi kejanggalan tersebut, Masduki mendesak Wali Kota Cilegon untuk segera turun tangan mengevaluasi kinerja Kepala BLK terkait. Program pelatihan kerja ke depan dituntut agar lebih selaras dengan dinamika pasar kerja lokal agar anggaran daerah benar-benar memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Editor : R Kalista
