CILEGON — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan catatan kritis terhadap evaluasi kinerja keuangan daerah. Pihak legislatif mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera merevisi data pendapatan dan belanja yang dinilai belum sinkron (tidak match), sekaligus menyiapkan langkah mitigasi konkret guna mengantisipasi ancaman defisit anggaran di penghujung tahun.
Sorotan tajam ini mengemuka lantaran realisasi target pendapatan pada semester pertama masih berada di bawah angka 40 persen. DPRD menilai, jika ruang fiskal tersebut tidak segera ditangani secara terukur, dikhawatirkan akan memicu persoalan keuangan yang berulang.
“Ada beberapa data pendapatan dan belanja yang belum sinkron, sehingga kami minta kepada TAPD untuk merevisinya dulu. Realisasi target pendapatan pada semester pertama ini masih di bawah 40 persen. Harus ada mitigasi yang jelas jika ruang fiskal ini tidak tertangani,” ujar Rizki Khaerul Ichan, Ketua DPRD Cilegon usai rapat prognosis, Kamis (30/7/2026).
Dokumen Belum Lengkap, Pembahasan Ditunda
Proses evaluasi ini sempat mengalami kendala administratif akibat keterlambatan penyerahan dokumen dari pihak eksekutif. Meskipun pihak legislatif telah memberikan waktu tambahan sekitar satu pekan, dokumen yang masuk dinilai masih belum lengkap. Akibatnya, pembahasan formal baru akan diagendakan kembali setelah dokumen perbaikan resmi diserahkan.
Kendati demikian, dewan menegaskan bahwa rendahnya capaian pendapatan ini bukan disebabkan oleh lemahnya pengawasan atau potensi kebocoran anggaran di internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pihak legislatif mengklaim telah melakukan monitoring berkala serta diskusi bersama TAPD dan pimpinan OPD jauh hari sebelum rapat prognosis ini digelar.
Genjot Sektor Potensial dan Waspadai Penyerapan Akhir Tahun
Memasuki semester kedua, DPRD secara khusus menuntut agar optimalisasi pendapatan daerah digenjot secara maksimal. Perhatian diarahkan pada sektor-sektor potensial yang menjadi lumbung pendapatan daerah, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pendapatan dari pos sewa aset.
Selain persoalan pendapatan, dewan turut menyoroti kinerja sejumlah OPD yang penyerapan belanjanya masih lemah. Keterlambatan serapan anggaran ini dikhawatirkan akan menumpuk di triwulan akhir dan berimbas pada kualitas pelaksanaan program.
“Terutama realisasi pendapatan sampai dengan semester kedua ini harus dioptimalkan. Ada BPHTB, sewa aset, kemudian beberapa OPD yang penyerapan belanjanya masih lemah. Khawatirnya tertumpuk di akhir tahun, kan repot. Kalau target pendapatan tidak tercapai, masa kita mau kejadian defisit lagi?” tegas Rizki.
Editor : R Kalista
