JAKARTA – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, melakukan pertemuan strategis dengan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, di Kantor DPP ABPEDNAS, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Pertemuan ini membahas penguatan kolaborasi antara SMSI, Kejaksaan RI, dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) untuk menyukseskan program nasional Jaga Desa dan Jaga Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen SMSI Makali Kumar, Bendahara SMSI Iwan Jalaluddin, Wakil Ketua Dewan Penasehat SMSI Prof. Dr. Taufiqurochman, serta Ketua Umum ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama dan Sekjen ABPEDNAS Adhitya Yusma Perdana.
Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan komitmen seluruh jaringan media siber anggota SMSI untuk mendukung transparansi program pemerintah. Menurutnya, media memiliki peran vital sebagai kontrol sosial dalam mengawal pengelolaan Dana Desa serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“SMSI siap mengerahkan jaringan media kami di seluruh daerah untuk edukasi publik sekaligus pengawasan. Ini adalah bentuk implementasi fungsi pers sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 agar program strategis pemerintah berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” ujar Firdaus.
JAM Intel Kejagung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, menjelaskan bahwa program Jaga Desa dan Jaga Dapur MBG dirancang tidak hanya sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai pendampingan preventif. Tujuannya agar aparatur di tingkat desa dan pelaksana program di lapangan dapat bekerja secara profesional dan terhindar dari pelanggaran hukum.
Khusus untuk program MBG, Reda menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini diwajibkan memanfaatkan media sosial sebagai kanal pelaporan terbuka, mulai dari menu hingga distribusi kepada penerima manfaat.
“Pengawasan dilakukan berlapis, melibatkan APIP, aparat penegak hukum, dan partisipasi publik melalui media sosial. Kolaborasi dengan SMSI dan ABPEDNAS sangat krusial untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Reda.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan menjadi model tata kelola pemerintahan desa dan program strategis nasional yang efektif, meminimalisir potensi penyimpangan, serta memastikan keberhasilan program demi kesejahteraan masyarakat luas. (***)