Siasati Pemborosan Belanja Pegawai, Robinsar Bakal Tutup Sejumlah UPT Diantaranya UPT Pajak
CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon mulai menyusun langkah baru guna menyeimbangkan belanja sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) th anggaran 2027. Langkah tersebut, dilakukan seiring dengan kondisi efisiensi akibat kebijakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat yang dikurangi, sehingga wacana penutupan sejumlah UPT (Unit Pelaksana Teknis) akan dilakukan diantaranya UPT Pajak.
Pemerintah Kota Cilegon, saat ini tengah mengkaji wacana yang digulirkan oleh Wali Kota Cilegon. Selaku orang nomor satu di Kota Cilegon, Robinsar, juga menyampaikan ke depan peran aparatur wilayah seperti Camat dan Lurah akan diperluas. Tidak hanya sebatas distribusi SPPT, tetapi juga melakukan pendataan potensi wajib pajak baru.
“Kami ingin ada peran lebih aktif dari camat dan lurah dalam menggali potensi pajak di wilayahnya masing-masing,” ujarnya usai menghadiri Musrenbang RKPD 2027 di Aula Diskominfo, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari penataan sistem sekaligus upaya memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum terdata secara optimal.
Dengan ditutupnya UPT, lanjutnya, fungsi pengawasan dan pendataan akan lebih difokuskan di tingkat kecamatan dan kelurahan agar lebih dekat dengan masyarakat.
Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut belum dilakukan secara penuh tahun ini. Pemerintah masih melakukan tahap perencanaan sebelum implementasi maksimal dijalankan pada tahun mendatang.
“Tahun ini masih tahap persiapan. InsyaAllah tahun depan mulai dimaksimalkan,” katanya.
Selain faktor kebijakan, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Pemkot masih mempertimbangkan kondisi pegawai, termasuk tenaga PPPK yang masa kontraknya akan berakhir pada penghujung tahun ini. “Penyesuaian SDM juga penting, jadi semuanya kami siapkan secara bertahap,” tambahnya.
Melalui strategi ini, Pemkot Cilegon berharap potensi pajak yang belum tergarap dapat dioptimalkan, sehingga mampu meningkatkan PAD dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
(Dk)
