CILEGON – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Cilegon menggelar konsultasi publik awal dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Bappeda Litbang Kota Cilegon Rabu (17/12/2025) lalu. Dan menjadi tahapan awal untuk menyampaikan arah kebijakan serta strategi pembangunan daerah.
Plt Kepala Bappeda Litbang Kota Cilegon, Achmad Jubaedi, mengatakan bahwa konsultasi publik merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
“Konsultasi publik ini bertujuan untuk menyampaikan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang nantinya akan dirumuskan dalam Rancangan Akhir RKPD 2027,” ujar Achmad Jubaedi.
Ia menjelaskan, arah kebijakan yang disampaikan mengacu pada visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2025–2029. Di dalamnya mencakup berbagai proyeksi indikator pembangunan daerah.
“Termasuk proyeksi laju pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Infrastruktur Daerah, dan indikator strategis lainnya,” jelasnya.
Menurut Achmad, konsultasi publik ini juga menjadi sarana untuk menyerap masukan dari seluruh pemangku kepentingan dengan pendekatan strategi pentahelix. Seluruh stakeholder dilibatkan, mulai dari sektor industri, swasta, perguruan tinggi, media massa, hingga pemerintah.
“Di tengah keterbatasan fiskal, khususnya terkait transfer ke daerah, diperlukan sinergi, kolaborasi, dan inovasi pendanaan agar sasaran pembangunan tetap tercapai,” katanya.
Ia menambahkan, salah satu strategi yang didorong adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha (public private partnership) serta optimalisasi peran industri melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Inovasi pendanaan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, menurunkan angka pengangguran, dan memperkuat penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Selain itu, Achmad menegaskan pentingnya pendekatan collaborative governance, di mana pemerintah berperan mendorong keterlibatan dunia usaha dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
“Industri yang beroperasi di Kota Cilegon memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut berkontribusi dalam penyelesaian persoalan pembangunan, sesuai dengan target yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan maupun tahunan,” tuturnya.
Ke depan, fokus pembangunan daerah tetap diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pengurangan angka kemiskinan, serta penguatan link and match antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
“Ini penting karena masih terdapat tantangan berupa tingginya angka pengangguran terbuka, meskipun investasi di Kota Cilegon cukup besar. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran.” Pungkasnya.
(Dk)