Wakil Ketua DPRD Cilegon Desak Tanggung Jawab Sosial PT Lotte di Tengah Kekhawatiran Dampak Flaring
CILEGON – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Masduki, tegas menyoroti urgensi tanggung jawab PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) terkait dampak lingkungan dan sosial dari uji coba/startup (pengoperasian awal) pabrik kimia disertai aktifitas flaring (pembakaran gas) selama dua pekan.
Hal tersebut muncul di tengah kekhawatiran yang berkembang di masyarakat Cilegon, khususnya menyangkut aspek kesehatan dan partisipasi ekonomi lokal.
Masduki menekankan bahwa dampak flaring ini bersifat konkret dan langsung dirasakan oleh warga sekitar. “Ini dampaknya nyata terhadap warga,” ujar Masduki, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon.
Ia mendesak PT Lotte untuk segera menerapkan langkah mitigasi yang komprehensif, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan darurat.
Usulan spesifik mencakup kerja sama dengan Puskesmas setempat, penyediaan ambulans siaga, distribusi masker dan susu, serta pendirian posko kesehatan di tingkat kelurahan atau Pusat Kesehatan Desa (Pustu).
Pertanyaan kritis yang muncul adalah, mengapa inisiatif penanganan dampak ini harus menunggu desakan dari DPRD, dan bukan menjadi bagian proaktif dari rencana operasional perusahaan?
Politisi PAN ini juga menyoroti bahwa aktivitas flaring di area PT Lotte relatif baru dibandingkan dengan pengalaman di Ciwandan, yang sudah lama menghadapi isu serupa. Oleh karena itu, Masduki menggarisbawahi perlunya sosialisasi yang mendalam dan menyeluruh kepada tokoh RT/RW serta masyarakat sebelum pelaksanaan flaring. Namun, seberapa efektif sosialisasi semacam itu jika tidak disertai dengan jaminan kompensasi atau mitigasi dampak yang jelas dan terukur?.
Lebih lanjut, Masduki menyoroti dimensi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang melampaui sekadar bantuan filantropi. Ia secara khusus menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga lokal dalam proses rekrutmen tenaga kerja dan kegiatan usaha perusahaan. “Jangan sampai yang terkena dampak warga sekitar, tapi yang bekerja justru mayoritas dari luar,” tegasnya, sembari menolak argumen primordialisme dan menegaskan ini sebagai isu kearifan lokal dan keberpihakan yang adil.
Dorongan ini menimbulkan pertanyaan krusial tentang mekanisme konkret apa yang akan diterapkan untuk memastikan keberpihakan ini dan bagaimana perusahaan akan dipertanggungjawabkan atas komitmen ini?.
Dalam konteks pengawasan dampak lingkungan, DPRD mengungkapkan belum adanya laporan pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selama dua minggu terakhir, meskipun flaring telah berlangsung. Ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan rutin dan transparansi data lingkungan. Masduki juga menyoroti fakta bahwa DLH masih mengandalkan laboratorium independen swasta untuk uji dampak flaring, dengan biaya yang tidak murah.
Ia mendesak agar DLH Kota Cilegon memiliki laboratorium sendiri, tidak hanya untuk efisiensi biaya tetapi juga sebagai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk menjamin independensi hasil uji. Masduki berharap usulan ini dapat didorong dalam rapat anggaran DPRD.
Namun, sejauh mana komitmen eksekutif dan PT Lotte sendiri dalam mendukung inisiatif ini, mengingat investasi yang dibutuhkan tidak sedikit?.
Di akhir pernyataannya, Masduki menegaskan kembali filosofi kehadiran industri bukan hanya soal investasi dan keuntungan, melainkan juga tentang tanggung jawab yang tak terpisahkan terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat penting bagi PT Lotte dan industri lainnya di Cilegon untuk tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial.
Reporter : D Mulyana
Editor : R Hartono