CILEGON – Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran dipastikan akan berdampak terhadap laju pembangunan di kota cilegon. Mengingat, tidak semua DAK maupun DAU dari pemerintah pusat masuk ke daerah seperti biasanya. Dengan begitu, pemerintah daerah harus mampu berdiri sendiri dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerahnya.
Salah satu Politisi partai Demokrat Kota Cilegon, Gufron, mengatakan, efisiensi mengharuskan pemerintah daerah mampu berinovasi menggali sumber-sumber pemasukan baru selain dari pos pendapatan yang ada, salah satunya, mewujudkan kembali pembangunan pelabuhan warnasari yang pernah digagas para pendahulu sebelumnya.
“Kondisi itu mengharuskan pemerintah daerah mampu berdiri sendiri, tentunya dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki dan segala potensi pendapatan yang ada,” ujar Gufron, yang juga sebagai anggota komisi III asal fraksi partai Demokrat.
Bisnis pelabuhan di tengah Kota industri kata dia, merupakan bisnis yang sangat strategis, dimana dalam satu bulan saja, ratusan kapal berbendera asing masuk ke wilayah perairan selat sunda cilegon untuk kepentingan operasional bisnis pelaku industri.
Keberadaan pelabuhan warnasari sambung Gufron, nantinya dapat memberikan dampak signifikan bagi daerah, baik dari segi peningkatan ekonomi, mendorong pertumbuhan perdagangan dan jasa, juga terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat dan pengusaha lokal. Terpenting adalah, menjadi sumber pendapatan baru untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerahnya sendiri.
“Poin pentingnya adalah, menjadi sumber penerimaan dan pendapatan baru, peningkatan aktivitas ekonomi, dan memaksimalkan peran PT PCM sebagai BUMD,” ucapnya.
Diakui Gufron, sejauh ini, memang kinerja PT PCM cukup baik dan konsisten memberikan deviden, namun tidak ada salahnya jika rencana pembangunan pelabuhan milik sendiri sebagaimana digagas para pendahulu kembali dilanjutkan.
“Kita tahu bahwa kemampuan PAD kita tidak jauh dari angka satu triliun. Maka salah satu cara menggenjot PAD itu dengan mewujudkan pelabuhan sendiri, dengan begitu pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi akan masuk secara signifikan dengan multiplayer efeknya,” terang Gufron.
Oleh sebab itu dia berharap, hal tersebut menjadi peluang pembahasan antara Pemerintah kota dan DPRD untuk kembali mengkonsentrasikan kelanjutan pembangunan guna tujuan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat cilegon secara menyeluruh.
Berdasarkan data yang ada, pendapatan asli daerah pada APBD tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.030.319.058.856.
Editor : R Hatono