CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon menyatakan siap melaksanan program Makan Bergizi Gratis (MGB) sebagai implementasi salah satu janji kampanye Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan Maman Mauludin selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, di aula Setda, Senin (6/1/2025).
Menurutnya, persiapan pelaksanaan program MBG tinggal menunggu arahan juklak dan juknisnya dari Badan Gizi Nasional (BGN) saja. Pasalnya, Pemkot Cilegon, beberapa waktu lalu telah melakukan uji coba menjadi pilot project dan dianggap berhasil.
“Nah kita sekarang lebih kepada menunggu arahan dan juklak-juknisnya, aturan bagaimana kita harus melaksanakannya,” ujar Maman.
Bahkan sambung Maman, pihak ketiga pun akan ada partisipasinya untuk pelaksanaan program tersebut termasuk menganalisa penyesuaian angka di tahun 2025, karena memang daerah wajib menganggarkan untuk 2025.
Ditempat yang sama, Kepala BPKPAD Kota Cilegon, Dana Sujaksani menyampaikan telah menganggarkan untuk kesiapan program tersebut. Kendati begitu dirinya enggan menyebut secara gamblang berapa besaran anggaran untuk program MBG di tahun 2025 ini.
“Sudah ada, yang penting kita anggarkan dulu, nanti di perubahan bisa kita tambahkan,” ucap Dana.
Progam MBG secara nasional telah dimulai dari hari ini sebagai mana disampaikan Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, bahwa Badan Gizi Nasional mencatat ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi menjalankan program tersebut mulai 6 Januari 2025.
Dapur-dapur itu tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Kemudian, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG akan bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. (*/Deka M)
