Telan Belasan Miliar, Proyek Rekontruksi Jalan Utama Warnasari di Sidak Wakil Ketua Dewan
CILEGON – Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Masduki, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek rekonstruksi jalan utama perum Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kamis (7/11/2024). Sidak dilakukan untuk memastikan proyek pembangunan yang menelan anggaran belasan miliar itu berjalan sesuai perencanaan.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, salah satu tugas fungsi anggota DPRD adalah melakukan pengawasan dan penganggaran. Sehubungan dengan informasi yang didapat terkait keluhan maupun aspirasi ihwal lambannya pengerjaan proyek tersebut, dirinya didampingi anggota Komisi IV melakukan inspeksi secara mendadak untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
“Makanya kita pastikan bagaimana pengerjaannya, bagaimana dampak ekonominya terhadap sekitar, warga setempat bekerja apa tidak, termasuk pengusahanya terlibat aktif atau tidak. Ini yang kita harus pastikan. Masyarakat diharapkan bisa tersenyum dengan hadirnya pembangunan hari ini, itu harapan kita,” ujar Wakil Ketua Dewan Masduki, Kamis (7/11/2024).
Jalan sepanjang 2,4 kilo meter itu, sebelumnya jalan milik pengembang Perum Warnasari. Namun saat ini pengembang sudah menyerahakannya kepada Pemkot Cilegon. Dalam hal ini, Masduki menilai langkah Pemkot Cilegon sudah tepat lantaran sudah menjadikanya sebagai aset milik Pemkot.
Kendati begitu, dirinya menyesalkan banyaknya temuan dari hasil sidak seperti, keluhan warga dan pengerjaan yang tidak profesional.
“Kita akan evaluasi. Kita akan melakukan rapat anggaran dengan TAPD terkait RAPBD 2025. Jangan sampai kita anggarkan, sementara proses realisasinyaabai. Muncul Silpa, muncul pekerjaan yang terbengkalai seperti ini,” terangnya.
Diketahui, pekerjaan rekontruksi jalan utama Perum Warnasari itu menyedot anggaran sebesar 14,8 miliar. Pekerjaan sudah dimulai sejak 9 Agustus 2024, dan ditarget selesai pada 6 Desember 2024 mendatang.
Masduki menegaskan, anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon dengan nilai belasan miliar itu semestinya dikerjakan oleh pekerja profesional. Dan berdasarkan amanat Kementerian Desa, pembangunan yang hadir di Kelurahan/Desa, harus dapat mengangkat perekonomian warga sekitar. (***)
