Anggaran Terbatas, Pemkot Cilegon Siapkan Skema KPBU untuk Infrastruktur di RKPD 2027
CILEGON – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Cilegon mulai menyiapkan skema pembiayaan alternatif melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Langkah inovatif ini diambil untuk menyiasati keterbatasan anggaran dalam merealisasikan proyek infrastruktur pada rencana kerja tahun 2027.
Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon, Achmad Jubaedi, menjelaskan bahwa penggunaan skema KPBU menjadi solusi strategis agar pembangunan tetap berjalan di tengah sempitnya celah fiskal daerah. Menurutnya, APBD saat ini harus memprioritaskan belanja wajib seperti gaji pegawai dan biaya operasional sebelum dialokasikan ke program prioritas.
“Kami akan berinovasi melalui KPBU untuk menjawab keterbatasan pendanaan, terutama untuk pembangunan infrastruktur. Kami hitung celah fiskal yang ada setelah belanja wajib terpenuhi,” ujar Jubaedi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/4/2026).
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 ini merupakan fase krusial karena memasuki tahun ketiga masa kepemimpinan Wali Kota Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo.
Fokus utama pembangunan masih tertuju pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan dasar.
Jubaedi memaparkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan ini telah berjalan secara partisipatif sejak Januari 2026. Bappedalitbang tercatat telah merampungkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 43 kelurahan dan 8 kecamatan sepanjang Februari hingga awal Maret.
“Seluruh tahapan di tingkat kelurahan dan kecamatan sudah selesai. Kami juga sudah menyelaraskan usulan masyarakat dengan program perangkat daerah serta pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD melalui forum perangkat daerah pada pertengahan Maret lalu,” terangnya.
Dalam waktu dekat, Pemkot Cilegon akan menggelar Musrenbang tingkat kota dengan melibatkan unsur industri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan ini dilakukan guna memastikan RKPD 2027 disusun secara teknokratis, partisipatif, dan politis sesuai dengan arah RPJMD.
Selain mengandalkan pembiayaan alternatif, Pemkot Cilegon tetap berharap adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) untuk memperluas ruang fiskal di tahun mendatang.
“Melalui berbagai strategi tersebut, kami optimistis RKPD 2027 tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat meskipun di tengah keterbatasan anggaran,” pungkas Jubaedi.
(***).
