Wali Kota Cilegon Pimpin Rapat Masalah Banjir, Bahas Gorong-gorong Hingga Evaluasi Penanganan
CILEGON – Guna mencari solusi permanen atas banjir yang terjadi dan merendam sejumlah wilayah dalam 24 jam terakhir, Pemerintah Kota Cilegon menggelar rapat evaluasi bersama instansi teknis seperti BWS dan BPJN di Rumah Dinas Wali Kota, Senin (9/3/2026).
Wali Kota Cilegon, Robinsar, menekankan pentingnya normalisasi drainase, terutama pada titik krusial seperti wilayah Perumahan Metro Cilegon yang mengalami hambatan aliran air akibat kendala pada infrastruktur gorong-gorong.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Cilegon melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya MMS, Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas Pekerjaan Umum, serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Koordinasi lintas instansi ini dilakukan untuk mencari solusi terhadap titik-titik yang dinilai menjadi penyebab terjadinya banjir.
Robinsar menjelaskan bahwa salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah wilayah Metro. Berdasarkan hasil evaluasi, aliran air yang melintasi gorong-gorong di area tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembuangan air saat hujan deras.
Menurut Robinsar, di lokasi tersebut terdapat dua gorong-gorong yang menjadi jalur pembuangan air. Namun kapasitasnya dinilai belum mampu menampung debit air yang datang dari sejumlah wilayah di sekitarnya.
“Sekalipun di hulunya luas, kalau di hilirnya kecil atau menyempit, aliran air menjadi lambat. Akibatnya air tertahan, kemudian meluap ke mana-mana dan menyebabkan genangan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini gorong-gorong tersebut hanya memiliki dua lubang dengan lebar sekitar 1,8 hingga 2 meter. Padahal aliran air yang masuk berasal dari berbagai wilayah, di antaranya Sumampir, Ramanuju, Golep hingga Metro yang seluruhnya bermuara pada titik tersebut.
“Air dari berbagai wilayah bermuara di situ, sementara lubangnya hanya dua. Jadi memang menjadi potensi penyumbatan. Karena itu saya meminta agar dilakukan pelebaran gorong-gorong ataupun penambahan titik saluran air agar tidak hanya terfokus pada dua jalur tersebut,” jelasnya.
Robinsar juga mengatakan, jika pelebaran gorong-gorong mengalami keterbatasan karena kondisi jalan yang tinggi, maka solusi lain yang bisa dilakukan adalah menambah beberapa titik pembuangan air agar aliran tidak menumpuk pada satu lokasi saja.
Menurutnya, langkah tersebut membutuhkan koordinasi dengan sejumlah pihak karena sebagian kewenangan berada di instansi lain, termasuk pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dan BPJN.
“Karena itu kita komunikasikan bersama agar bisa segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi lintas instansi,” katanya.
Selain membahas kondisi banjir terbaru, rapat Satgas juga mengevaluasi progres penanganan banjir yang terjadi pada Januari 2026 lalu. Robinsar menyebut sejumlah pekerjaan penanganan sudah mulai berjalan.
Salah satunya adalah penanganan tanggul penahan tanah (TPT) yang jebol di beberapa titik, seperti di Sumur Wuluh dan Kampung Jambu, Gerem Baru. Ia mengatakan pihak terkait telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan penanganan.
“Saat ini prosesnya sedang berjalan dan kita juga menunggu perubahan anggaran parsial untuk mendorong percepatan penanganannya,” ujarnya.
Banjir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menurut Robinsar, juga dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem. Berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG, hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam waktu singkat.
“Dalam waktu sekitar tiga jam terjadi hujan dengan intensitas ekstrem. Dengan kondisi drainase yang mungkin belum sepenuhnya siap, akhirnya banjir terjadi di beberapa wilayah,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mencari titik-titik utama yang menjadi hambatan aliran air agar penanganan yang dilakukan dapat lebih efektif.
Terkait kerugian warga akibat banjir, Robinsar mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah belum melakukan penghitungan secara rinci. Pendataan masih dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Kita belum menghitung total kerugiannya, nanti OPD terkait yang akan mendata. Tapi memang titik banjir cukup merata di beberapa wilayah Cilegon,” ujarnya.
Robinsar juga mengakui bahwa kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam menangani bencana masih terbatas, terlebih dengan adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat.
Namun demikian, ia optimistis penanganan banjir di Kota Cilegon dapat dilakukan secara maksimal melalui kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki kewenangan.
“Kita optimalkan kewenangan yang ada di pemerintah kota dan terus memperkuat komunikasi serta koordinasi dengan pemerintah provinsi, BPJN, maupun BWS. Dengan kolaborasi itu, insyaallah penanganan banjir bisa dilakukan dengan baik,” pungkasnya.
(Dk)