Paska Banjir, Pemkot Cilegon dan DPRD Gelar Rapat Penanganan dan Evaluasi Menyeluruh
CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon bersama DPRD menggelar rapat koordinasi penanganan banjir dan kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan, Sabtu (3/1/2026) di Aula Setda. Rapat tersebut membahas penyebab banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Cilegon, sekaligus langkah mitigasi jangka pendek dan jangka panjang terhadap potensi banjir ke depan.
Wali Kota Cilegon Robinsar menyampaikan, meskipun intensitas hujan di wilayah kota sejak pagi tidak terlalu tinggi, namun banjir justru meluas ke wilayah Jombang akibat tingginya debit air kiriman dari wilayah atas.
“Volume debit air dari atas masih sangat tinggi, kemungkinan hujan deras terjadi di wilayah pegunungan sehingga air turun ke Jombang,” kata Robinsar.
Ia menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah penyelamatan warga terdampak banjir serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Prioritas kami hari ini adalah memastikan korban banjir terselamatkan, mendapatkan makanan, tempat yang layak, dan layanan kesehatan. Mitigasi dan keselamatan masyarakat menjadi fokus utama,” ucapnya.
Robinsar juga menyampaikan bahwa ke depan Pemkot Cilegon akan melakukan rapat lanjutan bersama pihak industri untuk membahas langkah mitigasi berbasis kajian ilmiah.
“Kami minta BPBD melakukan evaluasi menyeluruh. Memang curah hujan tinggi menjadi faktor utama, namun perlu dikaji apakah ada faktor lain seperti resapan air yang rendah akibat galian,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, debit air yang tinggi membuat sungai tidak mampu menampung aliran air sehingga meluap ke permukiman, ditambah kondisi pasang laut yang memperlambat surutnya air.
Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa status siaga banjir telah ditetapkan, mengingat Januari merupakan puncak musim hujan dan masih berpotensi terjadi pasang laut saat purnama.
“Terkait warga terdampak, pendataan terus dilakukan. Camat sudah diminta menyiapkan lokasi relokasi sementara yang layak, termasuk di kantor-kantor pemerintahan dengan fasilitas memadai,” terang Robinsar.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki, Khairul Ichwan menegaskan bahwa bencana banjir yang terjadi saat ini bukan sepenuhnya bencana struktural, namun memiliki potensi struktural yang perlu dikaji secara serius. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa dari BMKG, banjir dipicu oleh curah hujan yang cukup tinggi, diperparah dengan kondisi purnama yang menyebabkan pasang air laut, serta kemungkinan adanya dampak ekologis.
“Ini bukan bencana struktural, tetapi ada potensi struktural. Karena itu kami mendorong Pemerintah Kota, DPRD, Dandim, Kapolres, dan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menghadap pemerintah provinsi guna dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujar Rizki.
Ia menjelaskan, kewenangan perizinan tambang berada di tingkat provinsi, sementara dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Cilegon. Oleh karena itu, evaluasi terhadap aktivitas tambang dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.
“Khusus terkait tambang, ini perlu menjadi perhatian. Kita melihat banjir kemarin banyak membawa lumpur. Maka evaluasi harus segera dilakukan agar ke depan tidak terjadi lagi.” Tegasnya.
(Dk)