CILEGON – Angka kasus stunting di Kota Cilegon menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting yang sebelumnya mencapai 22 persen kini turun menjadi 19 persen.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon, Febri Ronaldo, menjelaskan bahwa hasil validasi terakhir menunjukkan jumlah kasus stunting pada Februari sebanyak 827 anak, dan menurun menjadi 813 anak pada bulan Agustus 2025.
“Alhamdulillah, hasil SSGI menunjukkan penurunan dari 22 persen menjadi 19 persen. Dari 827 kasus di Februari, kini tinggal 813,” ujar Febri Ronaldo.
Menurutnya, penurunan tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya intervensi yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). “Intervensi yang dilakukan antara lain imunisasi, pemberian makanan tambahan (PMT) lokal, penyuluhan tentang gizi, serta perbaikan lingkungan dan sanitasi,” jelasnya.
Rapat evaluasi penanganan stunting tersebut digelar secara daring bersama Wakil Presiden Republik Indonesia pada Selasa (12 November 2025), bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kota Cilegon.
Dalam kegiatan itu, jajaran Dinas Kesehatan Cilegon mengikuti paparan dan arahan pemerintah pusat terkait percepatan penurunan angka stunting di daerah.
Selain itu, Pemkot Cilegon juga memperkuat kerja sama lintas sektor dengan sejumlah OPD seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum (PU), DP3A2KB, serta Dinas Pendidikan (Dindik).
“Tim percepatan penurunan stunting ini diketuai oleh Pak Wakil Wali Kota. Masing-masing OPD punya peran sesuai bidangnya,” tambah Febri.
Atas keberhasilan tersebut, Kota Cilegon berhasil meraih Stunting Award di Kota Solo, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan dan penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Cilegon. Selain itu, penghargaan juga diberikan oleh Gubernur Banten.
Terkait dukungan anggaran, Febri mengungkapkan bahwa Dinas Kesehatan Cilegon mengalokasikan sekitar Rp300 juta dari APBD untuk program penanganan stunting. Sementara setiap puskesmas juga menerima dana Rp200 juta dari Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Kementerian Kesehatan untuk kegiatan PMT lokal.
“Kalau dari APBD sekitar Rp300 juta, tapi masing-masing puskesmas juga dapat BOK dari pusat sebesar Rp200 juta untuk PMT lokal,” ujarnya.
Ke depan, Dinas Kesehatan menargetkan angka stunting di Kota Cilegon bisa terus ditekan, bahkan mendekati nol.
“Target kita kalau bisa stunting di Cilegon nol kasus. Tapi ini perlu kerja keras bersama dan peningkatan pengetahuan ibu-ibu tentang gizi seimbang, bukan hanya faktor ekonomi.” Tutupnya.
(Dk)