CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan melalui implementasi transformasi digital pemerintahan. Komitmen ini diwujudkan dengan pengembangan aplikasi Super Apps “Cilegon Juare”, sebuah platform layanan terpadu berbasis elektronik yang kini menjadi salah satu program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Cilegon, Agus Zulkarnain, mengatakan bahwa peluncuran aplikasi ini merupakan bagian dari upaya Pemkot dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
“Super Apps ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Cilegon untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, bersih, dan bebas dari pungutan liar. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah cukup melalui gadget yang mereka miliki,” ujar Agus Zulkarnain, seusai sosialisasi aplikasi Cilegon Juare, Selsasa (14/10/2025) di Aula Setda.
Menurutnya, aplikasi Cilegon Juare telah dilengkapi dengan lebih dari 20 fitur layanan publik, yang dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan administrasi dan informasi pemerintahan. Beberapa fitur unggulan di antaranya meliputi,
1. Docklink, layanan konsultasi kesehatan daring dengan tenaga medis, bahkan memungkinkan tenaga kesehatan datang langsung ke rumah warga dalam kondisi tertentu.
2. Layanan Pengaduan Publik, tempat masyarakat bisa melaporkan permasalahan terkait infrastruktur dan pelayanan umum.
3. SIMAPAN, aplikasi surat keterangan terpadu yang menyediakan 16 jenis layanan administrasi, seperti surat keterangan belum menikah, belum bekerja, hingga pengantar akta kematian.
4. Harga Bahan Pokok, fitur pemantauan harga sembako yang terhubung langsung dengan data Disperindag.
5. CCTV, yang memungkinkan masyarakat memantau kondisi lalu lintas secara real-time melalui lebih dari 130 titik kamera di seluruh wilayah Cilegon.
“Keunggulan aplikasi ini adalah integrasinya dengan berbagai layanan publik. Saat ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor kelurahan atau kecamatan untuk mengurus surat keterangan. Ke depan, semua bisa dilakukan secara digital, termasuk tanda tangan elektronik (DTE) yang kini sedang dalam proses sertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE),” jelas Agus.
Agus menambahkan, meski beberapa fitur masih dalam tahap penyempurnaan, sebagian besar layanan sudah berjalan dan dapat diakses melalui Play Store dengan nama Cilegon Juare.
“Kami sudah memberikan tutorial dalam bentuk video untuk memudahkan operator di kelurahan dan kecamatan memahami proses penggunaan aplikasi, mulai dari registrasi hingga pengelolaan laporan masyarakat,” terangnya.
Saat ini, pengguna aktif Cilegon Juare tercatat telah mencapai lebih dari 3.000 orang, dan jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat seiring dengan gencarnya sosialisasi dari berbagai pihak, termasuk perangkat daerah dan tenaga kesehatan.
“Target kami seluruh masyarakat Cilegon yang memiliki ponsel dapat mengunduh dan memanfaatkan aplikasi ini. Karena sedikit saja penggunaannya, manfaatnya akan terasa besar untuk mempermudah pelayanan publik,” ujarnya.
Terkait dengan kecepatan respons terhadap laporan masyarakat, Agus menjelaskan bahwa setiap permohonan akan divalidasi terlebih dahulu oleh Dinas Dukcapil, karena sistemnya terkoneksi dengan database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.
“Jadi, memang tidak bisa dalam hitungan detik, tapi kami upayakan sesegera mungkin. Kami sudah berkoordinasi dengan Dukcapil untuk mempercepat proses verifikasi data,” kata Agus.
Sementara itu, untuk operator yang lambat merespons laporan, tidak ada sanksi berat, namun akan diberikan teguran langsung oleh pimpinan sebagai bentuk pembinaan. Adapun anggaran pengembangan Super Apps Cilegon Juare bersumber dari tenaga ahli dengan nilai sekitar Rp114 juta hingga Rp120 juta.
“Anggarannya tidak besar, karena lebih difokuskan pada penguatan tenaga ahli dan pengembangan sistem agar bisa terus diperbarui,” tuturnya.
Melalui aplikasi ini, Pemkot Cilegon berharap dapat memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efisien, transparan, dan terpercaya.
“Transformasi digital bukan sekadar tren, tapi kebutuhan. Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat teknologi dalam urusan pemerintahan,” pungkas Agus Zulkarnain.
(Dk)