Sokhidin Persoalkan Anggaran Program Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang “Dihilangkan”
CILEGON – Wakil Ketua I DPRD Cilegon, Sokhidin, menyuarakan keprihatinannya mengenai pengabaian anggaran untuk program-program dasar yang vital bagi masyarakat, yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu dan anggaran operasional Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek). Menurutnya, hal ini bertentangan dengan semangat pemerintah untuk memprioritaskan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Sokhidin, yang juga menjabat sebagai Pembina Posyantek Harapan Denok, mengkritik keras kebijakan penganggaran yang dinilai mengesampingkan hal-hal kecil namun dampaknya sangat besar bagi warga.
Sokhidin mengungkapkan bahwa anggaran untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil di Posyandu merupakan daya tarik bagi masyarakat agar bersedia datang ke Posyandu.
Namun anggaran ini sudah tidak pernah dianggarkan lagi hingga saat ini, meski telah diusulkannya dalam RKA (Rancangan Kerja dan Anggaran) dan APBD Perubahan. “Orang itu mau datang karena kan biasanya ada sesuatu yang menarik, ada PMT-nya, baik itu berupa telur atau bubur kacang, itu enggak seberapa anggarannya. Tapi tidak pernah dianggarkan, sampai hari ini,” ujar Sokhidin, Senin (29/9/2025).
Akibatnya, minat masyarakat untuk menghadiri Posyandu menurun drastis, dan kader-kader Posyandu kerap mengeluh lantaran target kehadiran yang terdaftar di tiap kelurahan tidak pernah tercapai.
Selama ini, PMT hanya mengandalkan inisiatif dan sumbangan dari donatur, yang kini banyak yang menghentikan bantuannya lantaran kondisi ekonomi yang kurang baik.
Selain PMT, anggaran untuk Posyantek yang juga dianggap langsung menyentuh potensi dan pemberdayaan masyarakat, juga dihilangkan dari penganggaran.
Anggota legislatif dari Partai Gerindra ini mempertanyakan alasan di balik penghilangan anggaran untuk kedua program tersebut. Ia menekankan bahwa nominal anggaran PMT dan Posyantek tidak signifikan dan tidak akan berpengaruh besar terhadap APBD atau belanja daerah.
Disinggung, jika dikaitkan dengan kondisi keuangan saat itu, apakah ini juga menjadi alasan yang relevan bagi Pemerintah Kota jika PMT tidak dianggarkan?, “Saya katakan kan ini tidak besar. Artinya tidak akan berpengaruh juga kepada APBD, kepada belanja. Enggak signifikan,” jelas Sokhidin.
Anggaran tersebut bisa diperoleh dengan memotong tunjangan Eselon II yang jumlahnya tidak terlalu besar dan pelaksanaannya pun tidak setiap hari. Sokhidin membandingkan bahwa hal-hal kecil yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat ini justru diabaikan, padahal pembangunan fisik lainnya mungkin tidak dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tetap diprioritaskan.
“Ini bukan kebutuhan-kebutuhan yang seremonial. Ini kebutuhan dasar masyarakat. Menyentuh langsung masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai pembina Posyantek Harapan Denok, Sokhidin menceritakan upaya mandiri yang dilakukan oleh Posyantek Kelurahan Lebak Denok. Meski tanpa anggaran daerah, Posyantek ini tetap menjalankan beragam kegiatan pemberdayaan seperti, kursus bahasa Mandarin, Korea dan Inggris. Kemudian, Pelatihan kerajinan logam dan Pelatihan programming.
Seluruh kegiatan tersebut, termasuk biaya kursus dan pelatihan, dibiayai secara swadaya dan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Bahkan, untuk mendukung program programming, Posyantek mendapatkan bantuan 10 unit laptop dari hasil reses DPR RI dapil Banten II yakni Annisa Mahesa.
Sokhidin menilai kondisi ini “miris” dan seharusnya membuat pemerintah daerah merasa malu karena kegiatan vital yang seharusnya mendapat dukungan, justru berjalan berkat inisiatif sendiri dan bantuan dari pihak luar.
Ia mendorong Pemerintah Kota untuk lebih memperhatikan pengalokasian anggaran yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
(*/Wan)