CILEGON – Sejumlah warga mengeluhkan perilaku seorang juru parkir di Taman Layak Anak Kota Cilegon, tepatnya di dekat halte depan Mapolres Cilegon. Juru parkir tersebut, yang memiliki ciri-ciri berbadan tinggi, kurus dan bertato, dituding tidak memiliki sopan santun terhadap pengunjung, terutama mereka yang berbelanja atau sekadar berkumpul di gerobak UMKM di lokasi tersebut.
Keluhan datang dari Sapta, seorang pengunjung yang merasa terkejut dengan sikap juru parkir tersebut. Sapta menceritakan pengalamannya pada Kamis (28/8/2025) malam. Saat hendak pulang karena gerimis, ia meminta bantuan juru parkir untuk menarik motornya. Namun, juru parkir itu justru menarik motor dengan kencang.
“Nariknya malah kenceng, refleks kaki kiri nahan motor biar enggak jatuh. Si tukang parkirnya malah nyerocos enggak jelas sambil ninggalin motor yang saya bawa,” ujar Sapta, yang saat itu sedang mengalami sakit pada kaki kirinya.
Sapta mempertanyakan, “Wajar dong kalau minta tolong, kan saya bayar juga. Kalau motor aja kita yang ngeluarin terus dia kerjanya apa? Dia bayar retribusi enggak ke Dishub?” tutur Sapta dengan nada kesal.
Menurut Sapta, ia tidak mempermasalahkan keberadaan juru parkir di lokasi tersebut, terutama karena area itu sering menjadi tempat berkumpul anak muda di malam hari. Namun, ia menyayangkan minimnya inisiatif dari juru parkir untuk membantu pemilik kendaraan. Ia membandingkan dengan juru parkir di lokasi lain yang lebih sopan dan suka membantu.
“Di sebelah sana (dekat halte arah DPRD), tukang parkirnya enak. Bayar atau enggak bayar, masih tetap sopan dan suka bantuin motor yang mau keluar,” tambahnya.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh Mulyana, yang mengaku terganggu dengan sikap memaksa dari juru parkir yang sama. “Iyah emang rese dia mah kayak maksa, pernah saya mau jajan di situ sama teman boncengan. Beres jajan terus dikejar, padahal mah saya di motor juga,” ungkap Mulyana.
Keduanya meminta agar jukir-jukir liar ditertibkan. Bagaimana tidak, perilaku jukir liar sudah merambah disetiap sudut kota Cilegon. Hal tersebut tumbuh lantaran adanya pembiaran dari pemerintah daerah dalam hal Dinas Perhubungan.
Ironisnya, tidak sedikit uang yang ditarik dari masyarakat, padahal uang tersebut dapat menjadi pendapatan yang sah bagi daerah ditengah tidak optimalnya pendapatan daerah. Karena itu, pengawasan dan sistem retribusi parkir di area publik menjadi pertanyaan besar dari masyarakat.
Editor : R Hartono