CILEGON – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Banten menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Banten pada Senin (1/9/2025) kemarin. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, mulai dari kenaikan tunjangan DPR hingga tingginya angka pengangguran.
Aksi yang diikuti oleh sejumlah perwakilan PMII dari berbagai daerah termasuk Kota Cilegon ini menyoroti beberapa isu krusial seperti kenaikan tunjangan DPR yang dianggap tidak berempati di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Lemahnya transparansi anggaran pemerintah serta kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat sipil.
Ketua PKC PMII Provinsi Banten Winah Setiawati dengan tegas menyatakan bahwa, PMII hadir untuk mengingatkan DPR dan pemerintah agar tidak mengkhianati rakyat. “Saat rakyat kesulitan, para elite justru berpesta dengan tunjangan. Demokrasi tidak boleh dibajak oleh kepentingan segelintir orang. Negara wajib melindungi hak rakyat untuk menyampaikan pendapat, bukan membungkam dengan tindakan represif,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua PC PMII Kota Cilegon Nadiya Apriliya, dalam orasinya menyoroti segudang persoalan di Kota Cilegon, khususnya mengenai Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang tak kunjung mendapat perbaikan serta minimnya penerangan.
Nadya juga mengkritik tajam banyaknya pengangguran di Kota Cilegon yang dijuluki sebagai kota industri. “Di tengah kondisi keuangan di berbagai daerah yang mengalami defisit anggaran, pemerintah pusat justru lebih sibuk mengurus kenaikan tunjangan dan gaji DPRD. Tidak kalah penting di kota kami juga pengangguran begitu tinggi padahal Cilegon adalah daerah berjuluk kota industri,” tegas Nadya.
Nadya juga menambahkan bahwa partisipasi mereka adalah bentuk tanggung jawab moral mahasiswa. “Kami melihat persoalan Banten sangat nyata. Efisiensi anggaran harus konsisten diarahkan ke pendidikan dan infrastruktur, dan praktik percaloan kerja masih marak. Suara mahasiswa akan terus bersatu dengan rakyat untuk mengawal transparansi dan menuntut keadilan sosial,” kata Nadiya.
Aksi ini menegaskan komitmen PMII untuk terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan sosial, transparansi anggaran, dan perlindungan hak-hak rakyat bersama seluruh cabang PMII di Banten.
Editor : R Hartono