Soroti Pembiayaan RPJMD Cilegon, Politisi PAN Sebut Konsep dan Gagasan Pemkot Bisa Meleset Tanpa Peta Jalan Pembiayaan Konkrit

CILEGON – Politisi Partai Amanat Nasional sekaligus Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegon, Masduki, menyoroti tajam skema pembiayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2025–2029.

Dalam rapat pembahasan RPJMD yang di pimpinnya, Senin (23/6/2025) kemarin, Masduki menegaskan bahwa visi-misi Wali Kota yang dituangkan dalam dokumen RPJMD bisa menjadi sia-sia jika tidak disertai dengan peta jalan pembiayaan yang konkret.

“Program RPJMD itu bagus. Tapi nonsens jika pembiayaannya belum jelas. Kita masih bicara hal yang normatif, belum masuk ke teknis optimalisasi pendapatan,” ujar Masduki di ruang kerjanya, Selasa (24/6/2025).

Soroti Kebocoran Pendapatan

Masduki menilai potensi pendapatan asli daerah (PAD) di Cilegon masih belum digarap maksimal. Ia mencontohkan retribusi sampah dari sektor industri yang belum tertata dengan baik. Menurutnya, banyak perusahaan yang memproduksi sampah namun tidak memberikan kontribusi PAD karena pengelolaannya diserahkan ke pihak ketiga yang justru membuang sampah tidak pada tempatnya.

“Setiap industri pasti menghasilkan sampah. Tapi kadang dikelola pihak ketiga yang buangnya sembarangan. Tidak masuk ke sistem. Ini kebocoran nyata,” tegasnya.

Selain itu, Masduki juga mengangkat isu pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tidak sesuai nama pemilik lahan. Banyak lahan yang telah dibeli perusahaan namun PBB-nya masih tercatat atas nama masyarakat.

Hal ini menurutnya menyebabkan kebingungan dan potensi pajak yang ‘mengambang’.“Saya minta Dinas Pendapatan mengecek fisik. Jangan sampai PBB-nya masih atas nama orang lain padahal sudah dibeli perusahaan. Ini harus ditertibkan,” katanya.

Desak Evaluasi Kepala OPD

Menjelang momentum rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Cilegon, Masduki mendesak agar wali kota mengevaluasi secara menyeluruh kinerja kepala dinas, terutama OPD yang berkaitan dengan pendapatan. “Kalau kualitasnya di bawah rata-rata, ganti. Jangan pakai pendekatan suka tidak suka, tapi kinerja. Target pendapatan tidak tercapai, ya harus ada konsekuensi,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Tunda Rencana Pinjaman, Fokus Gali Pendapatan Lokal

Masduki juga mengkritisi rencana Pemkot Cilegon yang akan menggunakan skema pembiayaan dengan menggandeng pihak ketiga melalui program KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha).

Ia mengingatkan bahwa pinjaman tersebut pada akhirnya bisa menjadi beban fiskal di tahun-tahun mendatang. “Sebelum bicara pembiayaan dari luar, gali dulu potensi dalam daerah. Maksimalkan OPD kita, SDM kita. Kalau semua sudah digali dan belum cukup, baru pikirkan alternatif lain,” ujarnya.

Optimalisasi Aset dan Inovasi Pendapatan

Tak hanya menyoroti retribusi dan pajak, Masduki juga menyinggung pemanfaatan aset daerah yang belum optimal. Ia mencontohkan gedung eks-Matahari yang dimiliki Pemkot namun belum difungsikan maksimal. Menurutnya, anggaran sewa perkantoran bisa dialihkan untuk memanfaatkan gedung milik sendiri.

“Daripada nyewa kantor, manfaatkan gedung yang sudah ada. Itu efisiensi sekaligus mendongkrak efektivitas kerja,” tambahnya.

Masduki juga menyinggung keberadaan pengelolaan sampah di perumahan-perumahan yang bisa dikerjasamakan dengan BUMD seperti PDAM, mirip skema penerangan jalan dengan PLN.

Menurutnya, langkah ini bisa menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi daerah. Di akhir pernyataannya, Masduki menekankan bahwa pemerintah daerah wajib fokus pada penggalian potensi yang ada sebelum mengambil langkah pinjaman. “Ini bukan lagi soal konsep di atas kertas. Pemerintah harus turun ke lapangan. Lihat langsung sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap. Baru setelah itu kita bisa bicara soal pembiayaan eksternal.” Tutupnya.

Reporter : D Mulyana

Editor : R Haryono