RPJMD 2025-2029 Dibahas, DPRD Cilegon Minta Pemerintah Fokus Tingkatkan PAD, Penguatan UMKM dan Kejelasan Pembiayaan Proyek Strategis
CILEGON — Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, mengungkapkan sejumlah masukan penting dan krusial dari legislatif terhadap draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2025–2029. Menurutnya, fokus utama DPRD terletak pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan UMKM, dan kejelasan pembiayaan proyek-proyek strategis seperti Pelabuhan Warnasari dan Jalan Lingkar Utara (JLU).
Dalam proses pembahasan, sempat terjadi penundaan karena adanya perubahan angka dalam dokumen RPJMD yang tidak diinformasikan lebih dulu kepada Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
“Memang sempat ada dead clock karena TAPD tidak menyampaikan hasil evaluasi dari gubernur. Ada perubahan kecil dalam angka, misalnya pembulatan dari 0,2 jadi 0,0. Tapi sekarang sudah clear, kita sepakat pakai dokumen yang sudah dievaluasi gubernur,” ujar Sokhidin, Senin (24/6/2025).
PAD Masih Lemah, Harus Cari Sumber Baru
Sokhidin menegaskan bahwa DPRD menyoroti lemahnya pendapatan asli daerah yang selama ini masih sangat terbatas. Hal ini menjadi perhatian serius karena pada tahun 2025 pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 1 akan mendorong efisiensi anggaran, termasuk kemungkinan pengurangan dana transfer pusat ke daerah.
“Ini sangat mempengaruhi kita. Maka mau tidak mau, harus genjot PAD. Kita harus cari sumber-sumber baru,” tegasnya.
Belanja Modal dan UMKM Jadi Sorotan
Selain PAD, DPRD juga menyoroti alokasi belanja modal yang hanya berada di angka 15 persen. Meskipun pihak eksekutif menyatakan ada belanja aset sebesar 40 persen, legislatif meminta agar belanja modal yang berdampak langsung terhadap pembangunan fisik ditingkatkan.
“Teman-teman minta agar belanja modal ditambah, jangan hanya segitu. Karena pembangunan nyata butuh alokasi yang lebih besar,” katanya.
Tak hanya itu, perhatian besar juga diberikan pada pemberdayaan UMKM lokal. DPRD mendorong agar Dinas Koperasi mengeluarkan surat resmi kepada seluruh OPD, camat, hingga kelurahan untuk mendorong ASN dan masyarakat membeli produk-produk UMKM—khususnya yang bergerak di sektor konsumsi harian seperti makanan dan minuman.
“Kalau rapat, snack-nya jangan lagi beli dari toko besar. Gunakan produk UMKM lokal. Ini bentuk konkret keberpihakan kita,” tegas Sokhidin.
Proyek Warnasari–JLU Butuh Skema Pembiayaan Jelas
Adapun Terkait proyek strategis seperti Pelabuhan Warnasari dan Jalan Lingkar Utara (JLU) yang masuk dalam RPJMD, Sokhidin mengungkapkan belum adanya penjabaran rinci soal pembiayaannya. Wali Kota hanya menyampaikan bahwa proyek tersebut akan dikerjakan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, baik BUMD, BUMN, maupun swasta.
“Kalau mengandalkan APBD, jelas tidak mampu. Tapi sayangnya tadi belum dirinci. Kita juga belum tahu apakah akan ada pinjaman, skema pengembalian, dan PAD yang dihasilkan seperti apa,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kejelasan potensi PAD dari proyek JLU. “Kalau pelabuhan, jelas akan menghasilkan PAD langsung. Tapi untuk JLU, saya sendiri masih bingung nanti PAD-nya datang dari mana,” imbuhnya.
Untuk mendalami seluruh substansi RPJMD, DPRD bersama pemerintah daerah akan melanjutkan pembahasan dalam forum pembacaan RKPD pada hari berikutnya. Sokhidin menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap program yang dirancang, agar arah pembangunan Cilegon lima tahun ke depan benar-benar tepat sasaran dan realistis.
Reporter : D Mulyana
Editor : R Hartono