Politisi Partai Demokrat Kota Cilegon Pertanyakan Langkah DLH Terkait Penanganan Persampahan
CILEGON – Politisi Partai Demokrat Kota Cilegon, Gufron, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merespon intruksi Presiden terkait penanganan sampah. Prabowo telah mengintruksikan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sekaligus sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk membentuk satuan tugas (satgas) penanganan sampah secara nasional.
Karena itu, Gufron akan mendorong sekaligus mengawal agar Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mampu mengejawantahkan apa yang berkaitan dengan intruksi tersebut.
“DLH Kota Cilegon harus mengimplementasikan penanganan persoalan sampah seperti yang disampaikan Presiden Prabowo kepada AHY. Sebagai kader partai Demokrat, tentu saya akan mengawal dan mendorong bagaimana DLH mengejawantahkannya,” ujar Gufron.
DLH Cilegon akan memiliki pabrik BBJP berbahan bakar sampah sebagai program penanganan sampah, namun kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sembarangan masih terbilang rendah. Bahkan sumberdaya yang ada mulai dari armada dan tenaga pengangkut masih minim.
“Rendahnya kesadaran masyarakat terkait membuang sampah sembarangan itu menjadi tanggung jawab DLH, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah, mensosialisasikan manfaat dan bahaya akan sampah dan lainnya,” tutur Gufron.
Termasuk minimnya sumberdaya armada dan tenaga pengangkut, masih menjadi bagian dari tanggungjawabnya untuk babagaiman DLH mampu mengelola sumberdaya yang ada. Karena itu, program yang ada diharap menjadi penguat.
Lanjut Gufron, DLH menjadi salah satu OPD penghasil retribusi yang masih ada di Kota Cilegon. Oleh sebab itu, segala potensi yang ada diharapkan dapat dimanfaatkan secara profesional.
“Harapan saya DLH bisa terus meningkatkan pendapatannya melalui retribusi sampah. Tentunya dengan kerja-kerja yang inovatif dan profesional,” tegas Gufron yang juga sebagai anggota komisi III.
Untuk memastikan itu, Gufron akan mengundang DLH guna melakukan komunikasi dan membicarakan potensi pendapatan dan pengelolaan sumberdaya yang ada dapat dioptimalkan. Sehingga, program penanganan persoalan persampahan yang di komandoi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dapat terwujud di semua daerah.
Reporter : Deka Mulyana
Editor : R Hartono