CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menegaskan komitmennya untuk meningkatkan dukungan bagi relawan kemanusiaan dan kebencanaan, khususnya Taruna Siaga Bencana (Tagana). Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo dalam pertemuan evaluasi dan diskusi bersama para relawan dan Kepala Dinas Sosial Lia Nurlia Mahatma, Kamis (09/07/2026) malam.
Fajar menekankan bahwa peran relawan Tagana merupakan ujung tombak yang krusial bagi pemerintah dalam menghadapi situasi darurat. Oleh karena itu, perhatian pemerintah tidak boleh hanya diberikan saat bencana telah terjadi, melainkan harus mencakup dukungan pada tahap pra-bencana, saat bencana, hingga pasca-bencana.
“Kita tidak boleh hanya memberikan perhatian pasca-bencana. Tugas Tagana itu berat, mulai dari pemetaan risiko, edukasi masyarakat, hingga evakuasi dan pengoperasian dapur umum. Mereka harus kita hargai dengan dukungan yang layak, bukan sekadar modal semangat saja,” ujar Wakil Wali Kota.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah keluhan mengenai keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta peralatan pendukung di lapangan mengemuka. Menanggapi hal tersebut, pihak Pemkot memastikan bahwa aspirasi tersebut telah dicatat dan masuk dalam rencana anggaran reguler tahun 2027 melalui Dinas Sosial.
Fajar pun meminta kepada pihak perencana agar tidak menganggap remeh kebutuhan para relawan. Ia mengakui bahwa selama ini masih terdapat kendala teknis dalam pelayanan di lapangan, seperti keterbatasan unit mobil dapur umum dan peralatan yang sudah tidak memadai.
“Kita sadar banyak keluhan masyarakat terkait lambatnya pelayanan dapur umum. Itu karena alat kita memang sudah tua dan jumlahnya terbatas. Ke depan, ini menjadi prioritas agar teman-teman relawan bisa bekerja lebih optimal,” tambahnya.
Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Pemkot Cilegon telah menyalurkan bantuan hibah peralatan bagi Tagana di setiap kecamatan. Langkah ini diharapkan menjadi solusi sementara sembari menunggu realisasi anggaran yang lebih komprehensif pada tahun 2027 mendatang.
Pertemuan ini menjadi ajang tabayun bagi pemerintah dan relawan untuk menyelaraskan persepsi, sekaligus memastikan bahwa setiap kendala yang dihadapi di lapangan dapat segera dicari jalan keluarnya demi pelayanan masyarakat yang lebih baik.
Editor : R. Kalista
