CILEGON – Ruang tengah Rumah Dinas Wali Kota Cilegon mendadak hangat, bukan hanya karena aroma hidangan buka puasa, melainkan rentetan instruksi dan kritik tajam mahasiswa.
Dalam forum bertajuk “Merdeka Berbicara”, Jumat (20/2/2026), duet kepemimpinan Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo, melakukan refleksi terbuka atas capaian setahun kepemimpinan mereka.
Alih-alih menjadi ajang seremonial, forum ini bertransformasi menjadi panggung uji publik. Isu lingkungan, ancaman banjir menahun, hingga angka pengangguran di kota industri ini menjadi peluru utama yang dilemparkan kalangan intelek muda kepada penguasa daerah.
Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, menegaskan bahwa pemerintah sengaja membuka “kotak pandora” keluhan masyarakat. Ia mengklaim tidak menginginkan perayaan satu tahun kepemimpinan yang bersifat kosmetik.
“Kita tidak ingin seremonial berlebihan. Justru kita ingin mendengar langsung apa kekurangan kita di mata masyarakat. Masukan ini adalah alarm agar kualitas pelayanan tidak jalan di tempat,” tegas Fajar di hadapan para aktivis mahasiswa.
Di tengah desakan realisasi program prioritas, Wali Kota Cilegon, Robinsar, mengungkap tabir tantangan finansial yang menghantui tahun 2026. Berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) memaksa pemerintah memutar otak untuk membiayai janji politik mereka.
“17 program sudah masuk anggaran 2026, tapi eksekusinya kita bagi dalam empat tahun agar terukur. Fokus kita tahun ini adalah puskesmas rawat inap di Grogol, revitalisasi ruang kelas, hingga beasiswa,” papar Robinsar.
Namun, ia mengakui kondisi fiskal sedang tidak baik-baik saja. Strategi yang diambil kini cenderung defensif-agresif.
Pertama mengejar dana dari Pusat. Langkahnya adalah bagaimana realisasi DAU dan DBH yang masih “nyangkut”.
Kedua, Restrukturisasi BUMD. Bagaimana Menargetkan kesehatan finansial BPRS sebelum menuntut profit.
Ketiga, skema kredit mikro. Mendorong UMKM di tingkat RT/RW untuk mengakses pembiayaan melalui skema minim risiko.
Isu tenaga kerja lokal tetap menjadi titik paling krusial. Mahasiswa menyoroti masih timpangnya serapan tenaga kerja pribumi di tengah masifnya industri di Cilegon.
Menanggapi hal itu, Fajar berjanji akan memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan sinkronisasi kurikulum beasiswa dengan kebutuhan industri.”Prinsipnya, kualitas program harus berdampak nyata. Kita ingin empat tahun ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi terasa di dompet dan dapur masyarakat,” pungkas Fajar.
(Dk)